Instansi Paling Sepi Pelamar CPNS 2024, Peluang Lolos Jadi ASN Cukup Besar
.jpg)
Pada seleksi CPNS 2024, beberapa instansi terpantau sepi peminat. Beberapa di antaranya adalah ;
Sekretarian Jenderal MPR (25 Formasi, 98 Pelamar) :
Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Setjen MPR) adalah lembaga yang bertanggung jawab mendukung operasional dan administratif bagi MPR. Tugas utamanya adalah memberikan dukungan teknis dan administratif dalam penyelenggaraan sidang-sidang MPR, penyusunan undang-undang, dan pelaksanaan keputusan MPR. Selain itu, Setjen MPR juga bertugas dalam pelaksanaan kegiatan non-legislatif seperti sosialisasi konstitusi dan wawasan kebangsaan.
Instansi ini berperan penting dalam menjaga kelancaran fungsi MPR sebagai lembaga legislatif di Indonesia.
Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Setjen MPR) adalah lembaga yang bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Setjen MPR memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi MPR sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Fungsi Utama Setjen MPR :
1. Dukungan Administratif ;
- Mengelola administrasi keuangan, kepegawaian, dan umum untuk mendukung operasional MPR.
- Menyediakan fasilitas dan layanan pendukung bagi anggota MPR dalam menjalankan tugasnya.
- Menyusun bahan dan analisis yang diperlukan dalam proses legislasi, pengawasan, dan fungsi lainnya.
- Mengelola dokumentasi dan informasi terkait kegiatan MPR.
- Memberikan masukan dan pertimbangan profesional dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan sosial budaya yang relevan dengan tugas MPR.
- Membantu dalam penyusunan naskah akademik, rancangan undang-undang, dan keputusan MPR lainnya.
- Merencanakan dan mengorganisir sidang, rapat, dan acara resmi MPR.
- Mengkoordinasikan program kerja dan kegiatan antara komisi, fraksi, dan alat kelengkapan MPR lainnya.
Struktur Organisasi
Setjen MPR dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat oleh Presiden atas usul Pimpinan MPR. Di bawah Sekretaris Jenderal, terdapat beberapa biro dan bagian yang masing-masing bertanggung jawab atas fungsi-fungsi spesifik, seperti :
- Biro Hukum dan Humas
- Biro Keuangan
- Biro Persidangan
- Biro Pengawasan Internal
- Pusat Pengkajian
Peran Penting Dalam Sistem Ketatanegaraan
Dengan perannya, Setjen MPR menjadi elemen vital dalam memastikan MPR dapat menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya secara efektif, seperti :
- Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- Melantik Presiden dan Wakil Presiden.
- Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Setjen Komnas HAM) adalah lembaga yang memberikan dukungan administratif dan teknis untuk Komnas HAM dalam menjalankan fungsinya. Komnas HAM bertugas untuk melindungi, mempromosikan, dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Setjen Komnas HAM memastikan kelancaran operasional Komnas HAM melalui pengelolaan sumber daya, administrasi, dan layanan teknis yang dibutuhkan dalam penanganan kasus pelanggaran HAM, advokasi, serta sosialisasi terkait HAM di tingkat nasional dan internasional.
Fungsi utama Sekretariat Jenderal Komnas HAM adalah memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional kepada Komnas HAM dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ini termasuk membantu dalam proses investigasi pelanggaran hak asasi manusia, memfasilitasi penyusunan laporan dan rekomendasi, serta mendukung kegiatan promosi dan sosialisasi terkait HAM. Setjen juga mengelola keuangan, sumber daya manusia, dan urusan logistik untuk memastikan kelancaran operasional Komnas HAM dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia.
Kementerian PANRB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) : (61 Formasi, 118 Pelamar)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) adalah kementerian di Indonesia yang bertanggung jawab atas pengembangan dan peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) serta pelaksanaan reformasi birokrasi. Kementerian ini bertugas menyusun kebijakan terkait manajemen ASN, efisiensi pemerintahan, dan meningkatkan pelayanan publik. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan inovatif untuk mendukung pembangunan nasional serta pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Fungsi utama Kementerian PANRB adalah mengelola dan merumuskan kebijakan terkait :
- Pendayagunaan Aparatur Negara: Meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan efisiensi aparatur negara.
- Reformasi Birokrasi: Mendorong reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien.
- Pengembangan Pelayanan Publik: Mengupayakan perbaikan pelayanan publik agar lebih transparan, mudah diakses, dan berkualitas tinggi.
- Pengelolaan ASN: Membangun sistem manajemen ASN yang berintegritas, adil, dan inovatif demi mendukung pembangunan nasional.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) (53 Formasi, 271 Pelamar)
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk membina, mengembangkan, dan menjaga pemahaman serta implementasi nilai-nilai Pancasila di Indonesia. BPIP berperan dalam merumuskan kebijakan dan program strategis untuk mengintegrasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga ini juga memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai Pancasila kepada masyarakat, serta melibatkan berbagai elemen publik, seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor pemerintahan, guna memastikan Pancasila tetap menjadi landasan ideologi negara.
Tugas utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah membina, menjaga, dan mengembangkan pemahaman serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. BPIP merumuskan kebijakan, strategi, dan program yang bertujuan untuk memperkuat implementasi Pancasila di seluruh sektor kehidupan. Selain itu, BPIP juga berperan dalam memberikan pendidikan dan sosialisasi terkait Pancasila kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan, bekerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor pendidikan untuk memperkuat fondasi ideologi negara.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) (500 formasi, 271 pelamar)
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) adalah lembaga pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, mengembangkan, dan memfasilitasi kegiatan riset dan inovasi di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dibentuk untuk memajukan ekosistem penelitian dan inovasi di Indonesia, BRIN berperan dalam memperkuat daya saing bangsa melalui pengembangan teknologi, penelitian ilmiah, dan kolaborasi antara lembaga-lembaga riset. BRIN juga bertujuan untuk meningkatkan kontribusi riset terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
BRIN, atau Badan Riset dan Inovasi Nasional, adalah lembaga di Indonesia yang bertugas untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan riset dan inovasi. Tugas utamanya meliputi :
- Mengembangkan Riset dan Inovasi: Mendorong dan memfasilitasi kegiatan riset dan inovasi di seluruh Indonesia.
- Pengelolaan Dana Riset: Mengelola anggaran dan pendanaan untuk proyek riset dan inovasi.
- Menyusun Kebijakan: Merumuskan kebijakan dan strategi riset serta inovasi nasional.
- Kolaborasi dan Sinergi: Membangun kemitraan dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan sektor industri.
- Pengembangan SDM: Meningkatkan kapasitas dan keterampilan peneliti serta inovator.
- Sosialisasi dan Publikasi: Menyebarluaskan hasil riset dan inovasi kepada masyarakat umum dan pemangku kepentingan.
Post a Comment